PALANGKA RAYA, MK
Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, menyoroti seriusnya kebocoran pajak dari sektor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih belum tertangani optimal oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalteng.
Menurutnya, kebocoran ini berpotensi menimbulkan kerugian pendapatan daerah hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. “Memang sudah ada langkah dari Bapenda, tetapi di sana-sini masih terjadi kebocoran, dan nilainya cukup besar, terutama di sektor pajak BBM,” ujar Sudarsono, Jumat (12/9).
Politikus tersebut menjelaskan bahwa arus masuk BBM dari luar daerah ke wilayah Kalteng masih belum sepenuhnya terpantau secara sistematis. Kurangnya pengawasan ini membuka celah bagi penghindaran pajak oleh sejumlah pihak.
“Potensinya sangat besar. Saya perkirakan bisa mencapai triliunan rupiah per tahun. Tapi saat ini masih banyak yang tercecer dan belum tertangkap sistem,” tambahnya.
Meski demikian, Sudarsono mengapresiasi langkah awal Bapenda, termasuk pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis untuk memantau distribusi BBM. “Sudah ada upaya dari Bapenda. Ini langkah positif untuk meningkatkan pengawasan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan para pelaku usaha, khususnya di sektor distribusi energi, agar tidak mengabaikan kewajiban pajak mereka. Pajak BBM yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.(y4t/MK)
