PALANGKA RAYA, MK
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan sejumlah catatan strategis sekaligus pertanyaan kritis kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat, Kasri Yani, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kalteng, kemarin.
Salah satu sorotan utama Fraksi Demokrat adalah terkait pengembangan RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya yang hingga saat ini masih berstatus rumah sakit kelas B. Padahal, sejak tahun 2019, rencana peningkatan status rumah sakit tersebut menjadi kelas A sudah disepakati bersama antara DPRD dan Pemprov.
“Namun hingga kini belum terealisasi. Akibatnya, banyak masyarakat Kalteng terpaksa dirujuk ke provinsi lain karena keterbatasan layanan spesialis dan subspesialis di daerah,” tegas Kasri, Rabu (18/6).
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat mempertanyakan mengapa dalam dokumen lampiran Raperda RPJMD 2025–2029 tidak ditemukan secara eksplisit rencana pengembangan RSUD Doris Sylvanus sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah tengah Kalimantan.
Selain isu rumah sakit, Fraksi Demokrat juga menyoroti pernyataan Gubernur Kalteng pada pidato jawabannya 10 Juni 2025 lalu, yang menyebutkan bahwa pembangunan di wilayah timur mencakup Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur akan mendapatkan prioritas lebih tinggi. Namun, Fraksi Demokrat menyayangkan ketiadaan indikator atau strategi konkret dalam dokumen RPJMD yang benar-benar mendukung pernyataan tersebut.
“Kami belum menemukan pernyataan eksplisit maupun strategi nyata dalam dokumen RPJMD untuk mengurangi ketimpangan kemiskinan antar wilayah, terutama di zona timur,” ujar Kasri.
Meski demikian, Fraksi Demokrat tetap menyatakan dukungan terhadap program prioritas seperti Betang Cerdas, sekolah dan kuliah gratis, serta program Keluarga Satu Sarjana. Hanya saja, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa peningkatan pendidikan juga harus diimbangi dengan strategi penyerapan tenaga kerja agar lonjakan lulusan tidak berujung pada tingginya angka pengangguran.
“Akan terjadi lonjakan lulusan SMA/SMK dan sarjana. Bagaimana antisipasi Pemprov agar mereka tidak justru menganggur? Ini harus jadi perhatian serius,” sambung Kasri.
Terakhir, Fraksi Demokrat juga mengangkat isu nasional terkait hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam. Mereka mempertanyakan sejauh mana strategi Pemprov Kalteng telah disinkronkan dengan RPJMN 2025–2029, mengingat hilirisasi telah ditetapkan sebagai prioritas nasional.
“Kami ingin tahu tahapan dan strategi apa saja yang sudah dilakukan Pemprov agar sejalan dengan RPJMN dalam konteks hilirisasi,” pungkasnya.
Catatan dan pertanyaan tersebut diharapkan menjadi masukan konstruktif dalam penyusunan RPJMD Kalteng 2025–2029 agar lebih responsif, terarah, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.(m3l/MK)
