PALANGKA RAYA, MK
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, menegaskan bahwa ketimpangan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, masih menjadi persoalan utama di berbagai wilayah Kalteng. Mayoritas aspirasi masyarakat yang diterimanya saat reses menunjukkan bahwa kebutuhan akan perbaikan akses jalan tetap menjadi yang paling mendesak.
“Banyak warga menyampaikan bahwa kondisi jalan di beberapa daerah masih rusak berat dan sulit dilalui saat musim hujan. Bahkan di sejumlah lokasi, akses jalan darat belum tersedia sehingga masyarakat masih bergantung pada jalur sungai untuk mobilitas dan mengangkut hasil pertanian,” ujarnya, Minggu (16/11).
Menurut Hafid, ketidaktersediaan infrastruktur yang layak memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari tingginya biaya logistik, terhambatnya pergerakan ekonomi, hingga kesulitan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar.
“Infrastruktur adalah akses menuju peningkatan ekonomi. Karena itu, pemenuhan kebutuhan infrastruktur harus menjadi prioritas bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Ia menyebutkan, DPRD terus mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi anggaran perbaikan jalan, terutama yang berstatus jalan nasional dan menjadi kewenangan pusat.
“Kita berusaha memperjuangkan dana dari pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab nasional, agar penanganan kerusakan dapat berjalan sejalan dengan perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah,” jelasnya.(4ry/MK)
