JAKARTA, MK — Kepolisian Negara RI menetapkan mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Presiden, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, pengusaha, hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur dan dasar penegakan hukum yang sah.
Selain Listyo, penyidik Bareskrim Polri juga menetapkan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Kepala Divisi Hukum Polri dan Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin mengungkapkan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Menurut Asep, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim telah menyelidiki dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
”Berdasarkan hasil penyelidikan secara scientific crime investigation dan proses penanganan perkara, penyidik telah menetapkan tiga tersangka dengan inisial LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta Nasution), dan EH (Eko Hadi). Sementara satu orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi, yaitu saudara SU,” kata Asep.
Saksi berinisial SU tersebut adalah Inspektur Jenderal Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri yang kini bertugas di luar struktur Polri.
Sadap nomor Presiden hingga pengusaha
Asep menjelaskan, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Sasaran penyadapan mencakup Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi. Penyadapan juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan.
Tak hanya itu, penyidik menduga para tersangka memerintahkan penghapusan rekaman atau berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
”Terhadap tersangka kami tahan di Rutan Mabes Polri,” ujar Asep.
Masukkan nomor telepon ke sistem penyadapan
Asep memaparkan, dugaan penyadapan ilegal itu bermula pada 2025. Dalam kurun 2025-2026, para tersangka diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Nomor-nomor tersebut kemudian disadap meskipun tidak berkaitan dengan penanganan perkara pidana. Padahal, mekanisme penyadapan di lingkungan Polri telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Pelanggaran prosedur itu diduga berlanjut hingga Oktober 2026. Saat itu, para tersangka disebut memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.
Namun, tindakan tersebut diketahui petugas. Laporan polisi kemudian dibuat pada 30 Oktober 2026 dan menjadi dasar bagi Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, terdiri dari 11 telepon seluler, satu unit iPad, dan empat diska lepas.
”Kita telah menetapkan tersangka dan satu masih pemeriksaan saksi. Ini menunjukkan bahwa kami dan jajaran penyidik akan melaksanakan kegiatan penyidikan dengan profesional, transparan, dan akuntabel,” kata Asep.
Polri tegaskan bukan kebijakan institusi
Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Asep Edi Suheri menyatakan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap proses pemeriksaan para tersangka untuk memastikan penanganan perkara berlangsung profesional.
Ia juga menegaskan, dugaan penyadapan tersebut bukan merupakan kebijakan institusi Polri.
Pernyataan itu disampaikan di tengah proses hukum yang menyeret tiga perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri yang kini menduduki jabatan Kepala Staf Presiden. Penyidikan kasus ini akan menguji dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat penyadapan yang semestinya hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum.(*l4n/MK)
