MUARA TEWEH, MK- – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Hasrat, mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam menghadapi puncak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.
Menurut Hasrat, koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla, terutama saat memasuki puncak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.
Rapat koordinasi tersebut diikuti Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan perusahaan. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia di Aula Setda lantai I, Senin (7/9/2026).
Hasrat, Selasa (8/9/2026), menegaskan penanggulangan karhutla membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan pemegang izin usaha, hingga masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran.
“Rakor seperti ini sangat penting karena penanggulangan karhutla tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk perusahaan yang memiliki wilayah kerja dan masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran,” ujarnya.
Ia berharap hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret di daerah, terutama memperkuat upaya pencegahan sebelum kebakaran terjadi.
Hasrat juga meminta perusahaan pemegang HGU dan PBPH memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana pemadaman, serta sistem koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Menurutnya, kesiapsiagaan harus menjadi prioritas agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak dini. Penanganan karhutla, kata dia, tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah api muncul, tetapi harus mengutamakan langkah antisipasi.
“Yang paling penting adalah pencegahan. Jangan sampai setelah terjadi kebakaran baru kita bergerak. Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini sehingga potensi kebakaran dapat diminimalkan,” katanya.
Selain itu, ia mendorong penguatan komunikasi antara perusahaan, pemerintah daerah, petugas pemadam, dan masyarakat. Dengan koordinasi yang baik, informasi mengenai potensi titik api diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
Hasrat berharap sinergi seluruh pihak mampu melindungi lingkungan, mengurangi dampak kabut asap, serta menjaga aktivitas masyarakat di Kabupaten Barito Utara selama musim kemarau.
Ia menegaskan, konsistensi setiap pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya menjadi kunci agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla 2026 berjalan lebih terkoordinasi dan efektif.(gu5/MK)
