PALANGKA RAYA, MK
Paguyuban Lembur Kuring Jawa Barat & Banten (PLKJBB) Kota Palangka Raya menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga independensi dan profesionalitas Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Ketua PLKJBB Kota Palangka Raya, Uja Sujana, menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, struktur tersebut mampu menjaga netralitas Polri dari kepentingan politik praktis maupun tekanan kelompok tertentu.
“Polri harus tetap berada di bawah Presiden agar dapat menjalankan tugas secara independen, profesional, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik mana pun. Ini penting demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Uja Sujana, Rabu (28/1).
Ia menambahkan, sebagai organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan warga Jawa Barat dan Banten di Kota Palangka Raya, PLKJBB memiliki kepentingan besar terhadap terciptanya keamanan dan ketertiban yang kondusif. Keamanan yang stabil, lanjutnya, menjadi fondasi utama bagi persatuan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
PLKJBB Kota Palangka Raya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya serta menjaga sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Uja Sujana menekankan bahwa kritik terhadap Polri tetap diperlukan, namun harus disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab.
“Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar Polri semakin kuat, profesional, dan dipercaya publik. Dengan begitu, Polri dapat terus berkomitmen menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut Uja mengatakan dukungan tersebut harus diiringi dengan komitmen kuat Polri untuk berbenah. Ia menilai, masih terdapat persoalan internal yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan pandangan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Polri harus berani dan konsisten melakukan pembenahan internal, terutama terhadap oknum-oknum yang perilakunya mencederai rasa keadilan dan merusak citra institusi di mata masyarakat,” tegasnya.
Penegakan disiplin, serta transparansi dalam penanganan pelanggaran anggota menjadi kunci utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Ia juga mendorong agar reformasi kultural di tubuh Polri benar-benar dijalankan secara nyata.
“Kepercayaan publik adalah modal utama Polri. Ketika internal bersih, profesional, dan humanis, maka masyarakat akan melihat Polri sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum yang berkeadilan,” pungkasnya.
Ia berharap, dengan dukungan politik yang kuat dari DPR RI dan pemerintah, Polri dapat semakin fokus melakukan pembenahan internal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah.(ic4/MK)
