PALANGKA RAYA-Jajaran Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah kembali menyoroti masih dominannya distribusi hasil tangkapan laut ke luar daerah, yang dinilai belum berdampak pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan. Salah satu jalur utama pemasaran masih mengarah ke Kalimantan Selatan melalui wilayah perbatasan seperti Kabupaten Pulang Pisau.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan kondisi tersebut mencerminkan pilihan rasional para nelayan dalam mencari harga jual yang lebih kompetitif serta akses pasar yang lebih luas.
Namun di sisi lain menurutnya, hal ini menjadi indikator belum kuatnya sistem perdagangan dan distribusi di dalam daerah. “Ini merupakan mekanisme pasar yang berjalan rasional, dipengaruhi oleh pertimbangan harga, akses, dan efisiensi distribusi,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Nafsiah menilai lemahnya tata niaga lokal menyebabkan potensi besar sektor perikanan belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi daerah. Padahal, berdasarkan data tahun 2025, produksi perikanan tangkap di Kalteng mencapai lebih dari 159 ribu ton, yang seharusnya mampu menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pola distribusi, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur penunjang. Sejumlah wilayah, termasuk Pulang Pisau, masih menghadapi kendala minimnya fasilitas pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan, serta belum optimalnya sistem rantai dingin.
“Kami mendorong Pemprov melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memperkuat pasar lokal. Baik dari sisi harga maupun jaringan distribusi. Selain itu percepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan guna menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien,” pungkas Nafsiah. (m3l/MK)
