PANGKALAN BUN, MK – Anggaran Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp 15 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) telah terserap Rp 13,55 miliar atau 90,38 persen hingga 13 November 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kobar, Samuel, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan selama operasi penanganan karhutla, mulai dari operasional petugas, pelayanan kesehatan, bantuan sosial hingga pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
“Penggunaannya meliputi kebutuhan operasional, penanganan kesehatan, bantuan sosial hingga pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran,” katanya dalam laporan evaluasi penanganan darurat karhutla di Kantor Bupati Kobar, Selasa (17/11/2026).
BPBD Kobar menjadi perangkat daerah dengan penyerapan anggaran terbesar, yakni Rp 10,81 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan peralatan serta mendukung operasional petugas di lapangan.
Selanjutnya, Dinas Kesehatan menyerap Rp 1,82 miliar untuk pelayanan kesehatan masyarakat terdampak karhutla dan asap. Dinas Sosial menggunakan Rp 658,98 juta, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup merealisasikan Rp 250,17 juta untuk perbaikan peralatan pemantauan kualitas udara atau Air Quality Monitoring System (AQMS).
Dengan realisasi tersebut, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp 1,44 miliar dari total pagu Rp 15 miliar.
Samuel menjelaskan, penanganan karhutla di Kobar tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemprov Kalimantan Tengah, perusahaan swasta, perbankan hingga masyarakat.
Dukungan pemerintah pusat dan provinsi juga berupa peralatan pemadam, seperti mesin pompa, selang pemadam, kendaraan suplai air, perlengkapan pelindung diri, tangki air portabel hingga drone thermal untuk memantau kebakaran.
Besarnya upaya penanganan terlihat dari data karhutla periode 1 Januari hingga 16 November 2026. BPBD mencatat 36.261 titik panas dengan luas lahan terbakar mencapai 3.048,48 hektare.
Dalam periode tersebut, tercatat 854 kegiatan penanganan dengan luas lahan yang berhasil ditangani mencapai 1.517,82 hektare. Operasi melibatkan 531 personel gabungan dari TNI-Polri, BPBD, Damkar, Masyarakat Peduli Api (MPA), organisasi perangkat daerah (OPD), Manggala Agni dan relawan.
Petugas juga didukung 75 sarana mobilisasi serta 129 peralatan portabel untuk menunjang pemadaman di lapangan.
Di sisi lain, status tanggap darurat karhutla Kobar yang ditetapkan sejak 7 Agustus 2026 dan diperpanjang lima kali resmi berakhir pada 14 November 2026.
Samuel menegaskan, berakhirnya status tanggap darurat tidak berarti seluruh kegiatan pemantauan dan kesiapsiagaan dihentikan. Pemantauan titik api, kondisi lahan bekas terbakar, kesiapan personel serta dampak asap terhadap kesehatan masyarakat tetap dilakukan.
“Pemerintah daerah juga akan melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan akhir penggunaan anggaran serta bantuan penanganan karhutla sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.(o3n/MK)









