PALANGKA RAYA, MK
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhajirin, menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran dana hibah agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Muhajirin mengungkapkan bahwa setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana hibah dalam jumlah yang cukup besar, mencakup berbagai sektor seperti keagamaan, pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan. Namun, menurutnya, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara terbuka untuk menghindari potensi penyimpangan.
“Dana hibah itu berasal dari uang rakyat, sehingga penggunaannya harus jelas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada penyimpangan atau pemberian yang tidak sesuai peruntukan,” ujar Muhajirin, Rabu (30/7).
Ia menekankan perlunya mekanisme verifikasi yang ketat bagi calon penerima hibah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada pihak yang benar-benar layak dan memiliki program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Harus ada standar yang jelas, siapa yang berhak menerima, apa indikatornya, dan bagaimana hasil yang diharapkan dari dana tersebut, sehingga tidak terbuang sia-sia,” jelasnya.
Muhajirin juga mengingatkan bahwa transparansi tidak cukup hanya di tahap awal. Ia menekankan pentingnya pengawasan berlapis terhadap pelaksanaan program setelah dana disalurkan, guna memastikan hibah tidak berhenti di seremoni belaka.(ch4/MK)
