PALANGKA RAYA-Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, sebab kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga berdampak pada kelancaran aktivitas masyarakat dan perekonomian.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, menilai antrean tersebut dipicu oleh meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM bersubsidi. Isu terkait potensi kenaikan harga maupun pembatasan pembelian dinilai memicu aksi pembelian berlebih atau ‘panic buying’.
“Ketika informasi yang beredar tidak jelas, masyarakat cenderung mengambil langkah antisipatif dengan mengisi BBM meski belum benar-benar membutuhkan,” ujarnya di Palangka Raya. Selasa (14/4/2026).
Nafsiah menegaskan, kebijakan pembatasan pembelian BBM yang diterapkan di beberapa wilayah sejatinya bertujuan untuk menjaga pemerataan distribusi dan mengurangi kepadatan di SPBU. Namun tanpa sosialisasi yang optimal, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persepsi kelangkaan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, DPRD juga menyoroti kendala distribusi yang masih menjadi persoalan klasik di Kalteng. Faktor geografis, keterbatasan armada, hingga kondisi infrastruktur jalan disebut turut memengaruhi kelancaran pasokan BBM ke daerah. “Distribusi harus dipastikan berjalan lancar. Jika ada hambatan di lapangan, perlu segera diantisipasi agar tidak berdampak pada ketersediaan di SPBU,” tambahnya.
Ia melihat, dampak dari antrean panjang ini dinilai cukup luas, mulai dari meningkatnya kemacetan di sekitar SPBU, pemborosan waktu masyarakat, hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Pun demikian aktivitas ekonomi, khususnya sektor transportasi dan distribusi barang, juga ikut terdampak.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Nafsiah mendorong pemprov bersama instansi terkait dan pihak Pertamina agar memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas pasokan. Transparansi informasi mengenai stok BBM dinilai menjadi kunci untuk meredam kepanikan publik.
Selain itu, langkah konkret seperti penambahan suplai, optimalisasi jam operasional SPBU hingga 24 jam pada titik-titik rawan antrean, serta peningkatan jumlah armada distribusi perlu segera direalisasikan. “Dengan langkah yang cepat dan terukur, kami berharap kondisi ini bisa segera diatasi sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal tanpa dihantui kekhawatiran,” pungkasnya.(4ry/MK)
