Dorong Akuntabilitas Koperasi Plasma Lewat Transformasi Polmas

Advertorial38 Dilihat

PALANGKA RAYA, MK – Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong transformasi Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi plasma perkebunan kelapa sawit. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah potensi konflik sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Inovasi tersebut dikemas dalam proyek perubahan bertajuk “Transformasi Polmas sebagai Strategi Nasional dalam Penguatan Akuntabilitas Koperasi Plasma guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Masyarakat.”

Program yang digagas Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kalteng, Kombes Pol Budhi Rochmat, S.I.K., ini merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I.

Budhi mengatakan, transformasi Polmas diperlukan untuk memperluas peran kepolisian dalam menjawab persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk persoalan tata kelola koperasi plasma.

Menurutnya, persoalan transparansi pengelolaan, akuntabilitas kelembagaan hingga distribusi manfaat ekonomi masih menjadi tantangan yang berpotensi memicu perselisihan antara masyarakat, pengurus koperasi, dan perusahaan perkebunan.

“Melalui transformasi Polmas, kami ingin menghadirkan Polri yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi mitra strategis masyarakat dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian permasalahan koperasi plasma secara kolaboratif,” ujar Budhi, Kamis (5/11/2026).

Dia berharap, pendekatan tersebut dapat membantu menciptakan tata kelola koperasi plasma yang lebih baik sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara adil dan berkelanjutan.

Bhabinkamtibmas Jadi Ujung Tombak

Dalam pelaksanaannya, proyek perubahan ini mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pemolisian masyarakat.

Bhabinkamtibmas tidak hanya bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga didorong melakukan deteksi dini terhadap potensi persoalan koperasi plasma.

Mereka juga diarahkan memberikan edukasi kamtibmas, memfasilitasi komunikasi antarpihak, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah dan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan.

Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah persoalan tata kelola koperasi berkembang menjadi konflik sosial yang mengganggu stabilitas keamanan maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Libatkan Dinas hingga Perguruan Tinggi

Untuk memperkuat implementasi program, Ditbinmas Polda Kalteng membangun kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng, Dinas Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Universitas Palangka Raya, serta Dekopinwil Kalteng.

Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat pendampingan, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi plasma.

Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar persoalan koperasi dapat ditangani sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Dengan demikian, Polri tidak mengambil alih fungsi pengawasan maupun pembinaan koperasi, melainkan berperan dalam menjaga kondusivitas dan memfasilitasi komunikasi antarpihak.

Diperkuat Pedoman dan Sistem Informasi

Transformasi Polmas ini juga didukung sejumlah instrumen teknis, mulai dari pedoman pendampingan Bhabinkamtibmas, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme deteksi dini, hingga instrumen monitoring dan evaluasi.

Selain itu, dikembangkan sistem informasi untuk membantu pemantauan berbagai persoalan koperasi plasma.

Dengan dukungan sistem tersebut, pelaksanaan Polmas diharapkan lebih terarah, terukur, dan terdokumentasi. Hasil pemantauan juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah pencegahan terhadap potensi konflik.

Ditargetkan Jadi Model Nasional

Kalimantan Tengah menjadi wilayah percontohan implementasi transformasi Polmas karena memiliki karakteristik perkebunan kelapa sawit yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ke depan, model ini diharapkan dapat direplikasi di daerah lain dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Budhi menegaskan, penguatan Polmas melalui pendampingan dan kolaborasi lintas sektor merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Harapannya, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara lebih adil dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, potensi permasalahan dapat dideteksi lebih awal dan diselesaikan melalui komunikasi serta kolaborasi,” ujarnya.

Melalui program ini, Polda Kalteng berharap Polmas tidak hanya menjadi instrumen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi pendekatan kemitraan yang mampu mendukung tata kelola koperasi plasma yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.(ch4/MK)