PALANGKA RAYA – Bank Kalteng kembali menunjukkan kinerja positif sebagai bank pembangunan daerah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang membahas hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 serta evaluasi program dan kegiatan tahun 2026 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kalteng, Kamis (18/6).
Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah yang mewakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, jajaran DPRD, serta Direksi Bank Kalteng.
Dalam kesempatan itu, Darliansjah memberikan apresiasi atas capaian Bank Kalteng yang dinilai mampu mempertahankan pertumbuhan kinerja di tengah tantangan industri perbankan.
“Bank Kalteng menunjukkan kinerja yang baik. Pertumbuhan aset, dana pihak ketiga, kredit, dan laba bersih tercatat melampaui rata-rata nasional,” ujarnya.
Menurutnya, transformasi digital yang dilakukan Bank Kalteng juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Digitalisasi layanan, inovasi perbankan, serta penguatan keamanan informasi mencerminkan komitmen Bank Kalteng dalam meningkatkan kualitas layanan sesuai perkembangan zaman,” katanya.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi, DPRD, dan Bank Kalteng terus diperkuat agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah dan mendukung berbagai program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Muhajirin menegaskan bahwa RDP tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sekaligus evaluasi atas kinerja Bank Kalteng.
“Hari ini kami membahas dua agenda utama, yaitu hasil RUPS Tahun Buku 2025 dan evaluasi program serta kegiatan Bank Kalteng Tahun 2026 guna meningkatkan pelayanan dan profesionalitas kinerja,” ungkapnya.
Muhajirin menyebut Bank Kalteng merupakan salah satu aset strategis milik daerah yang terus mendapat perhatian DPRD. Bahkan, pengawasan dilakukan secara berkelanjutan melalui rapat kerja, silaturahmi, hingga kunjungan ke sejumlah kantor cabang.
“Kami ingin memastikan Bank Kalteng terus tumbuh secara sehat dan profesional serta memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah memaparkan bahwa hingga Maret 2026 perseroan berhasil membukukan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid secara tahunan.
“Aset meningkat 7,68 persen, kredit tumbuh 8,73 persen, dan Dana Pihak Ketiga naik 10,56 persen. Kondisi bank juga tetap sehat dan efisien dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sebesar 64,96 persen,” jelasnya.
Selain menjaga pertumbuhan bisnis, Bank Kalteng juga terus memperkuat perannya dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Maslipansyah mengungkapkan, hingga 15 Juni 2026 realisasi penyaluran bantuan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) telah mencapai 90,76 persen, dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp24,09 miliar kepada keluarga penerima manfaat.
“Bank Kalteng berkomitmen mendukung program prioritas daerah melalui penyaluran bantuan yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Ke depan, lanjut Maslipansyah, Bank Kalteng akan terus memperkuat manajemen risiko, menjaga likuiditas, serta mendorong pertumbuhan kredit yang berkualitas agar mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan sekaligus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah.
“Pada 2026 kami berkomitmen memperkuat manajemen risiko dan likuiditas secara disiplin serta mendorong pertumbuhan kredit yang selektif dan berkualitas untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Melalui RDP tersebut, diharapkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, DPRD, dan Bank Kalteng semakin kuat sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan, memperluas layanan kepada masyarakat, serta memperkuat kontribusi Bank Kalteng sebagai motor penggerak pembangunan daerah.(4ry/MK)
