JAKARTA, MK– Sejumlah nama mulai mencuat dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Nama-nama tersebut berasal dari sejumlah partai politik (parpol) koalisi, mulai dari Puan Maharani, Bahlil Lahadalia, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bursa kandidat cawapres ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan para petinggi partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/11/2026) sore.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan waktu satu pekan kepada parpol koalisi untuk mendiskusikan usulan kandidat wakil presiden baru. Meski demikian, keputusan akhir mengenai sosok pengganti Gibran tetap berada di tangan Presiden.
Sejumlah parpol koalisi pun menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Prabowo. Salah satunya Partai Golkar.
Ketua DPP Golkar Doli Kurnia mengatakan, partainya memberikan kewenangan penuh kepada Prabowo untuk menentukan sosok yang akan mendampinginya sebagai wakil presiden.
“Golkar akan sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden untuk menentukan siapa yang menjadi Wakil Presiden yang menggantikan Gibran Rakabuming Raka,” kata Doli kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Doli menilai, keputusan mengenai pengganti Gibran merupakan kewenangan Presiden. Menurutnya, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Di tiga tahun sisa masa pemerintahan periode 2024-2029, Indonesia membutuhkan kendali langsung Presiden untuk menghadapi tantangan serta mengatasi masalah-masalah yang tidak mudah, baik global maupun domestik. Kita membutuhkan persatuan, soliditas, sinergi dari semua elemen bangsa,” ujarnya.
Delapan Nama Masuk Pertimbangan
Meski menyerahkan keputusan kepada Prabowo, Doli menyebut ada sejumlah tokoh politik yang dinilai layak menjadi bahan pertimbangan.
Delapan nama tersebut yakni Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekjen Gerindra Sugiono, Ahmad Muzani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” ungkap Doli.
Menurutnya, para tokoh tersebut merupakan pimpinan partai politik yang memiliki pengalaman panjang di dunia politik maupun pemerintahan.
Doli menegaskan, sosok yang nantinya dipilih harus memiliki kesamaan visi dan arah kebijakan dengan Prabowo. Karena itu, Presiden perlu diberikan keleluasaan untuk menentukan pendamping yang paling tepat.
“Tokoh yang sejalan dan searah visi, misi, sikap, paradigma berpikir serta kebijakannya dengan Pak Prabowo,” katanya.
Selain kesamaan visi, Doli menyebut calon wakil presiden harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Figur tersebut juga harus memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden serta memiliki kemampuan membantu Presiden menyelesaikan berbagai persoalan.
“Tokoh yang memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden (tidak berpotensi bermasalah kembali), dikenal luas di lingkungan politik dan masyarakat. Ketiga, problem solver, sosok yang juga memiliki kemampuan ikut membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
Dengan pengalaman dua tahun pemerintahan, Doli menilai Prabowo merupakan sosok yang paling memahami figur yang tepat untuk mendampinginya.
“Makanya kita serahkan sajalah sepenuhnya kepada beliau,” sambungnya.
Kader PKB Dorong Cak Imin
Di tengah munculnya sejumlah nama, dukungan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk mengisi posisi wakil presiden juga mulai mencuat.
Namun, dukungan tersebut ditegaskan bukan merupakan sikap resmi partai, melainkan aspirasi pribadi sejumlah kader.
Ketua Fraksi PKB DPR Syaiful Huda mengatakan, aspirasi yang berkembang tidak mewakili keputusan kelembagaan PKB.
“Aspirasi pribadi. Jadi tidak mewakili kelembagaan PKB. Jadi ya aspirasi personal,” kata Huda kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).
Huda menegaskan, PKB sejauh ini menyerahkan sepenuhnya proses pengisian posisi wakil presiden kepada Prabowo. Menurutnya, mekanisme tersebut telah diatur dalam konstitusi.
“Secara konstitusi sudah diatur. Jadi Pak Presiden punya kewenangan mendorong dua nama. Nah, terkait dengan ini tentu kita serahkan sepenuhnya ke Pak Presiden,” terangnya.
Ahmad Muzani Enggan Komentari Bursa Cawapres
Selain delapan nama yang disebut Doli, Ketua MPR Ahmad Muzani juga turut mencuat dalam bursa kandidat pengganti Gibran.
Namun, Muzani memilih tidak berkomentar mengenai peluang dirinya maupun nama-nama lain yang masuk dalam bursa cawapres. Ia mengaku ingin fokus mengawal proses pergantian wakil presiden di MPR.
“Jangan komentar bursa dulu,” kata Muzani kepada wartawan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
Muzani mengatakan, dirinya hanya akan memberikan tanggapan terkait proses kelembagaan, termasuk rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna MPR.
“Komentarnya adalah tentang rapat gabungan dan pelaksanaan rapat paripurna,” ucapnya.(*m4l/MK)









