PALANGKA RAYA, MK
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas pemerintah provinsi (Pemrov). Namun Arton menekankan perlunya langkah konkret dalam pengelolaan pajak daerah, evaluasi program pangan, dan perbaikan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor.
Dalam pertemuan Pemprov dan DPRD Kalteng di halaman Istana Isen Mulang, baru-baru ini, Arton menyoroti sektor strategis seperti pajak alat berat, bahan bakar minyak dan hasil tambang yang dinilai memerlukan pengawasan ketat.
“Data alat berat masih bersumber dari laporan pengusaha, tanpa pencatatan langsung di lapangan. Tanpa verifikasi, potensi kebocoran pajak sangat besar. Mungkin hanya 0,01 persen pengusaha yang jujur melaporkan asetnya,” tegasnya, Senin (11/8)..
Ia mengusulkan, pembentukan tim terpadu atau satgas yang berwenang memeriksa langsung ke lapangan, termasuk di perbatasan. Arton juga menilai perlu adanya pos terpadu darat maupun sungai untuk mencatat volume riil barang keluar.
“Data valid akan memperkuat posisi daerah saat rekonsiliasi dengan pusat. Jika kewenangan belum ada, harus diajukan,” ujarnya.(y4t/MK)
