Pajak Pembalut 11 Persen, Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi

Nasional38 Dilihat

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pembalut wanita dan produk menstruasi lainnya. Menurutnya, produk tersebut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang harus dipenuhi secara rutin, bukan barang sekunder maupun kebutuhan gaya hidup.

Puan mengatakan, keluhan masyarakat mengenai pajak pembalut atau period tax perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada kebutuhan perempuan, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Isu pajak pembalut belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Masyarakat mempertanyakan pengenaan pajak terhadap produk yang dibutuhkan perempuan setiap bulan, terlebih di tengah keluhan mengenai meningkatnya biaya hidup.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pembalut wanita yang diperdagangkan di Indonesia termasuk kategori barang kena pajak (BKP). Produk tersebut dikenakan PPN efektif sebesar 11 persen melalui penerapan tarif 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12.

Pembalut wanita juga belum termasuk dalam daftar barang kebutuhan pokok yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

Menanggapi hal tersebut, Puan menegaskan bahwa kebutuhan menstruasi merupakan pengeluaran rutin yang tidak dapat dihindari perempuan. Karena itu, kebijakan pajak terhadap produk menstruasi perlu mempertimbangkan aspek keterjangkauan.

“Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” tegasnya.

Dia memahami bahwa pengenaan pajak terhadap pembalut bukan merupakan kebijakan baru. Namun, menurutnya, hal itu tidak menghalangi pemerintah untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

“Namun aspirasi masyarakat yang ada saat ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan untuk Pemerintah melakukan evaluasi. Kebijakan Negara perlu mempertimbangkan aspirasi dari berbagai kalangan sebagai bentuk masukan, termasuk suara-suara perempuan,” ujarnya.

Puan berpandangan, pembalut dan produk menstruasi lainnya lebih tepat diperlakukan sebagai kebutuhan pokok perempuan karena berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi.

“Karena pembalut menjadi barang kebutuhan biologis esensial atau kebutuhan dasar kesehatan bagi perempuan, bukan kebutuhan karena pilihan gaya hidup,” katanya.

Dia juga menyoroti dampak pengenaan pajak terhadap perempuan berpenghasilan terbatas dan keluarga rentan. Kelompok tersebut harus mengalokasikan anggaran secara rutin untuk memenuhi kebutuhan menstruasi, di tengah berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Bagi perempuan berpenghasilan terbatas atau yang datang dari keluarga rentan, pajak pembalut sebagai kebutuhan dasar biologis cukup memberatkan,” ungkapnya.

Untuk itu, Puan mendorong pemerintah mengkaji ulang kebijakan perpajakan terhadap produk menstruasi dengan mempertimbangkan praktik sejumlah negara yang telah memberikan pembebasan pajak atas produk tersebut.

Dia juga meminta pemerintah mendengarkan pengalaman perempuan dari berbagai kelompok, mulai dari pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas, hingga keluarga yang memiliki beberapa anggota dengan kebutuhan menstruasi.

Menurut Puan, kajian kebijakan tidak cukup hanya mempertimbangkan harga satu kemasan pembalut. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kebutuhan yang berlangsung secara berkelanjutan serta kemampuan keluarga dalam memenuhinya.

“Pandangan pekerja informal, remaja putri, perempuan penyandang disabilitas, serta keluarga dengan beberapa anggota yang mengalami menstruasi dapat memperkaya pertimbangan kebijakan Negara,” tuturnya.

Puan turut mengutip laporan UN Women pada 2024 yang menyoroti masih banyak perempuan mengalami kesulitan membeli atau mengakses produk menstruasi akibat harga yang terlalu mahal.

Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut juga mengadvokasi penyediaan produk menstruasi secara gratis maupun penghapusan pajak terhadap produk tersebut.

“Dalam konteks ini, justru Pemerintah harus memastikan tersedianya pembalut wanita dan produk reproduksi yang proper serta terjangkau untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan,” tandasnya.(*l4n/MK)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *