PALANGKA RAYA, MK
Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026 merupakan instrumen strategis kebijakan fiskal daerah yang menentukan arah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng, Okki Maulana, mengatakan RAPBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan bentuk nyata tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik untuk kemakmuran rakyat.
“RAPBD Tahun 2026 juga harus menjaga sinkronisasi antara visi dan misi kepala daerah dengan arah kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam mendukung Program Prioritas Presiden Asta Cita serta Program Unggulan Daerah Huma Betang,” ujarnya saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Golkar terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026, Selasa (14/10).
Dalam pandangan Fraksi Golkar, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada tahun 2026 ditargetkan berada di kisaran 5,46–6,00 persen, meningkat dibanding target tahun 2025 yang sebesar 5,60 persen. Peningkatan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui penguatan sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan.
Sementara itu, tingkat kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 4,31–4,89 persen, seiring dengan implementasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di kisaran 3,30–3,73 persen, yang akan ditempuh melalui optimalisasi pelatihan kerja berbasis kompetensi serta penciptaan lapangan kerja baru di sektor ekonomi produktif.(ch4/MK)
